hari anti korupsi sedunia di palu sulawesi tengah

Hasil Monitoring dan kronologis unjuk rasa memperingati
Hari Anti Korupsi Sedunia
Tanggal 12 Desember 2009 di Kota Palu
Sulawesi Tengah
IWAN AMBO.ST

AKSI I /( CIVITAS AKADEMIK UNTAD)
Massa Univ. Tadulako : BEM HUKUM, & PUSKAK ( Pusat Studi Kajian Anti Korupsi) Fak. Hukum, BEM FISIP, BEM MIPA, BEM FKIP, BEM Pertanian, BEM Ekonomi, BEM TEKNIK
Pukul 09. 09 WITA
Sekitar ± 500 Massa yang berasal dari mahasiswa Universitas Tadulako beserta beberapa orang perwakilan civitas akademika dengan mengendarai motor, angkot dan sebuh truck yang memuat sound sytem sebagai alat pendukung orasi memasuki jl. Dr. Samratulangi menuju depan kantor DPRD Sulteng untuk melakukan orasi terkait peringatan hari anti korupsi sedunia.

Pukul 09.32 WITA
Massa Berhenti tepat didepan kantor DPRD yang berhadapan langsung dengan kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Orasi dibuka oleh salah seorang perwakilan Civitas akademika yakni Suardin yang dalam hal ini sebagai pembantu Dekan III fak. FISIPOL Untad. Kemudian orasi dilanjutkan oleh presiden mahasiswa universitas tadulako Asral Lalahe yang saat ini mengenyam pendidikan di fak. Hukum Untad . selanjutnya orasi dilanjutkan oleh beberapa mahasiswa lainnya. Isi tuntutan mereka yang diedarkan melalui selebaran yakni:
1.Mengusut dan menuntaskan kasus – kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi,
2.menuntut dan menjatuhkan hukuman seberat – beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti,
3.berantas para koruptor sampai keakarnya, bersihkan peradilan dari Judicial Corruption ( mafia peradilan ).


Pukul 09.40 WITA
Walikota palu H. Rusdi Mastura berkesempatan naik keatas truck sound system untuk melakukan orasi serta dukungannya terhadap pemberantasan korupsi di indonesia khususnya Di daerah sulawesi tengah dan sekaligus memberikan pujian kepada mahasiswa atas kepeduliannya terhadap pembangunan negara yang bersih dari tindakan korupsi.


Pukul 09.54 WITA
Pembantu Rektor III UNTAD Supriadi, SH,MH melakukan orasi untuk menegaskan bahwa aksi mereka tersebut adalah aksi damai yang semata – mata mengingatkan kepada para aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan para koruptor bebas dari jeratan hukum. Setelah itu Supriadi langsung mengajak seluruh mahasiswanya untuk pulang dan melanjutkan proses pembelajaran dikampus untad hari itu juga.


Aksi II /( FPRM SULAWESI TENGAH)
Massa: FRONT PERSATUAN RAKYAT MISKIN SULAWESI TENGAH (FPRM-SULTENG),KPRM,- PRD, LMND-PRM, KOMA, PROGRESIF, FEMME-PROGRESSIF, PERSATUAN MAHASISWA PRO DEMOKRASI, KOMRAD, SRMK – PRM)

Pukul 10.01 WITA
Di depan massanya yang hanya berkisar 16 orang, Taufik sebagai koordinator lapangan saat itu langsung melakukan orasi dan tuntutan terhadap pemerintah agar segera menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus – kasus korupsi yang terjadi di negara ini. dalam orasinya taufik menegaskan bahwa rezim SBY – Boediono Tidak membangun Industri nasional melainkan berpihak hanya kepada kepentingan pemodal asing.
Dalam selebaran tertulisnya penegasan tuntutan itu berupa:
1.Rakyat bersatu, lawan kapitalisme dan budaya korupsi; bangun organisasi rakyat mandiri yang non kooperasi dan non kooptasi di semua teritori.
2.Adili dan sita harta para koruptor.
3.Usut tuntas seluruh kasus korupsi ( Soeharto, BLBI,Edi Tansil, Bank Century,dll)
4.Usut tuntas kasus korupsi di tubuh TNI, POLRI, KPK, BPK, DPR, Kejaksan dan diseluruh lembaga pemerintahan ( Eksekutif,legislatif, maupun yudikatif)
5.Pendidikan dan kesehatan gratis untuk membangun tenaga produktif rakyat
6.ganti pemerintahan agen penjajah modal dengan pemerintahan politik rakyat miskin.

Pukul 10.47 WITA
Setelah bergantian melakukan orasi, Massa aksi mulai melakukan pembakaran terhadap poster gambar Presiden SBY yang saat itu langsung direspon oleh aparat kepolisian. Aparat mencoba menghentikan dengan menyita gambar tersebut. Hal itu sempat memicu emosi para massa aksi dengan meneriakkan cacian dan makian kepada aparat. Beruntung kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan situasi kembali kondusif.


Aksi III /( FRONT MAHASISWA ANTI KORUPSI)
Massa: BEM STAIN, BEM AMIK TRI DARMA, BEM FAPERSIK UNISA, BEM STISIPOL, BEM JUSTITIA, DEMA FAKUM UNISMUH, BEM STPL, BEM STIMIK BINA MULYA PALU, POSKO RELAWAN ANTI KORUPSI

Pukul 10.27 WITA
Sementara itu pada waktu yang bersamaan FMAK
(Front Mahasiswa Anti Korupsi) dengan koorlap bernama Fadli masuk ke area Jl. Dr. Samratulangi untuk melakukan orasi dan tuntutannya. Masa berhenti tepat di depan kantor Bank Indonesia yang juga tepat berhadapan dengan kantor KEJATI Sulteng.
Masa yang berjumlah ± 67 orang tidak jauh berbeda dengan masa aksi lainnya yakni menuntut pengusutan tuntas kasus – kasus korupsi yang ada di indonesia. Khusus di daerah sulawesi tengah.
Isi amanat mereka yang ditulis dalam selebarannya :
1.Fakta dibalik kriminalisasi KPK agar segera dibuka kepada publik. Para mafia/ markus/ buaya yang menjadi dalang dibalik kriminalisasi KPK harus segera ditangkap dan diadili. Kami curiga terdapat benang merah antara kriminalisasi KPK dengan skandal Bank Century.
2.Menghimbau kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri keuangan Sri Mulyani untuk segera mundur dari jabatannya demi mempertanggung jawabkan kerugian negara sebesar 6,7 Trilyun dalam skandal Bank Century. Presiden SBY pun untuk membuktikan niat baiknya, juga harus bersedia dan bersiap dipanggil oleh Pansus Angket Century untuk menjadi saksi dalam pembongkaran skandal bank century.
3.DPR agar serius dan bersatu mendukung tegaknya keadilan dengan terbongkarnya skandal Bank Century melalui hak angket Century. Peringatan kami “ setiap personal ataupun fraksi di DPR yang menghalang – halangi cepat atau lambat akan dicabut mandatnya oleh para konstituennya di seluruh indonesia.
4.Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk segera membentuk posko – posko anti korupsi di kota/ kabupatennya. Hanya dengan peran aktif rakyat sajalah korupsi di seluruh wilayah indonesia dapat diberantas.
5.menghimbau kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menuntaskan kasus – kasus korupsi yang ada di Sulteng


Aksi IV /KUAK ( KOMITE AKSI UNTUK KEADILAN) SULTENG
Massa: CHEDARIP SULTENG, YPR, SNTP, FNBI Palu, LPS-HAM Sulteng, LBHR Sulteng, KPPA Sulteng, YMP, PBHR SULTENG, WALHI SULTENG, SPHP SULTENG, INSTAL Sulteng, SB Sulteng, SP Sulteng, YAMMI Sulteng, HMI MPO, BEM Amik Tri Dharma, BEM STISIPOL, BEM STAIN, BEM PERIKANAN UNISA, BEM STIMIK BINA MULYA, BEM ASMHI SITA, BEM UNISA, LMND Palu, YTM, JATAM Sulteng, AMA – KAMILISI, SRMI Sulteng, LPMI, AJI Palu, PAPERNAS Sulteng, GMKI Sulteng.

Jumlah Masa : ± 400 Orang
Koorlap : Albar (LMND Palu)
pukul 10 : 44 WITA
Masa aksi berikutnya yang mengatas namakan KUAK memasuki area Jl. Dr. Samratulangi yang sebelumnya berkumpul di Taman Gor Palu. Masa aksi tersebut menggunakan alat Sound system sebagai pengeras suara pada saat orasi. Dalam tuntutannya di depan MAPOLDA SULTENG, isi orasi hampir tidak jauh berbeda dengan masa aksi lainnya yang telah melakukan orasi sebelumnya.
Masa aksi juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat perempuan sulawesi tengah.
dalam selebaran tertulisnya KUAK juga menuliskan beberapa data temuan mereka mengenai kasus korupsi di indonesia dan khususnya yang terjadi didaerah propinsi sulawesi tengah. Data tersebut anatara lain menyebutkan bahwa kasus mega korupsi seperti kasus BLBI, kasus PLTU Borang SUMSEL, kasus korupsi penjualan kapal tanker pertamina (VLCC) dan kasus BPPC Tomy, kejaksaan agung sjustru mengeluarkan surat SP3.
Didaerah Sulteng juga tidak luput dari tuntutan penyelesaian kasus korupsi seperti diantaranya kasus korupsi dana recovery 58 M, kasus korupsi pembangunan gedung Dharma Wanita, kasus dugaan korupsi di KPU kota Palu, Donggala, dan Parimo. Kasus korupsi dana DAK kota palu, Korupsi ditubuh KONI Sulteng. Meminta kejelasan berkas kasus pengadaan kapal fiber glass di Wil. Kab. Morowali. Masa aksi juga mempertanyakan kasus korupsi yang dilakukan oleh REKTOR UNTAD Sahabudin Mustapa kepada pihak POLDA SULTENG.

Pukul 10.57 WITA
Masa aksi berusaha masuk kedalam MAPOLDA Sulteng untuk menemui KAPOLDA. Namun niat tersebut dihalangi oleh barikade anggota kepolisian yang berdiri didepan pintu pagar MAPOLDA. Aksi saling dorong sempat terjadi. Sementara orator RUDI ASIKO dan EDMON aktivis dari KONTRAS, serta ALBAR aktivis LMND, terus memberikan semangat kepada aksi masa untuk mendesak bertemu dengan KAPOLDA SULTENG yang baru.

Pukul 11.14 WITA
Akhirnya untuk meredam keinginan aksi masa, AKBP IRFAIZAL NASUTION selaku Kadiv Humas POLDA Sulteng keluar untuk mewakili pernyataan KAPOLDA yang saat itu sedang berada di luar kota. Kadiv Humas melalui pernyataannya menyebutkan bahwa POLDA SULTENG mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi di sulawesi tengah. Beliau juga sempat menyebutkan bahwa saat ini ada 15 kasus korupsi yang sedang dalam tahap penyidikan oleh pihak POLDA Sulteng. Kemudian Albar yang saat itu bertindak sebagai koorlap mempertanyakan kasus korupsi yang dilakukan oleh REKTOR UNTAD yang sampai saat ini tidak ada kejelasan status. Kadiv Humas mengakui bahwa berkas dari kasus tersebut sudah beberapa kali dilimpahkan kepada pihak kejaksaan namun selalu saja oleh pihak kejaksaaan dinyatakan tidak lengkap. Masa aksi langsung menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Kadiv Humas dikarenakan penyelesaian kasus tersebut dinilai hanya jalan ditempat.


Pukul 11.45 WITA
Masa Aksi Meninggalkan Halaman Depan MAPOLDA SULTENG dan bergerak kembali menuju kantor KEJATI untuk meminta kejelasan pernyataan KADIV Humas POLDA Sulteng kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROV. SULAWESI TENGAH.

Pukul 12.31 WITA
Kembali terjadi ketegangan antara aparat kepolisian dengan aksi masa yang ingin memaksa masuk kedalam kantor kejati. Masa aksi bermaksud menemui KAJATI untuk mendengarkan secara langsung pernyataannya mengenai kasus – kasus korupsi yang tidak terselesaikan di Sulawesi Tengah. Aksi saling dorong berlangsung sekitar 15 menit hingga akhirnya mereda saat KAJATI SULTENG keluar untuk menemui aksi masa yang telah menunggu. Penjelasan KAJATI oleh aksi masa dinilai tidak transparan, dan menuding KAJATI SULTENG tidak paham dengan UU Transparansi.

Pukul 12.47
Masa Aksi meninggalkan halaman depan kantor Kejati dan kembali bergerak menuju kantor pengadilan negeri palu yang juga berlokasi di Jl. Dr. Samratulangi.

Pukul 13.05
Setelah melakukan orasi didepan kantor pengadilan negeri palu, masa aksi akhirnya bergerak kembali dan membubarkan diri dengan tertib dan damai.


Aksi V / GERAKAN MAHASISWA SUTENG BERSATU ANTI KORUPSI
Massa: Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADi) Sulteng, BEM FAI UNISA Palu dan BEM FKIP UNISA Palu
Jumlah Masa : ± 43 Orang
Koorlap : Fadel (LS- ADi)
Pukul : 12 .21 WITA
MasaAksi yang bergerak dari Bundaran Jl. Hasanuddin masuk kedalam halaman kantor DPRD Sulteng untuk menemui para anggota legislatif agar bisa mendengarkan aspirasi serta tuntutan mereka tentang penyelesaian kasus – kasus korupsi yang telah terjadi di Sulawesi tengah.

Pukul : 12. 44 WITA
Masa Aksi menuju Depan Mapolda Sulteng untuk membacakan tuntutan mereka serta meminta agar pihak POLDA SULTENG dan Pihak Kejati mampu mengusut tuntas kasus – kasus korupsi yang telah terjadi di Sulawesi Tengah dan tidak pernah selesai. Diantara point – point tuntutan mereka :
1.Mengusut tuntas korupsi dana rehabilitasi gedung KNPI Sulteng
2.Mengusut tuntas dana bantuan pengungsi Poso
3.Mengusut tuntas korupsi dana pemutakhiran data pemilu
4.Mengusut tuntas dana kasus APBD Donggala.


Aksi V HMI DIPO Cab. Palu
Massa: pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cab. Palu
Jumlah Masa : ± 54 Orang
Koorlap : Azwar ( Alumni Mhsw Pertanian Untad)
Sekretariat : Jl. Yos Sudarso Palu

Pukul 12.25 WITA
Masa Aksi yang memulai pergerakannya dari Taman Gor Palu ini dan melewati rute Bundaran Hasanuddin – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Dr. Samratulangi ini berusaha masuk kedalam kantor DPRD Sulteng. Namun niatan tersebut tidak langsungdikabulkan oleh pihak keamanan karena masih ada peserta UNRAS lainnya (Gerakan Mahasiswa Suteng Bersatu Anti Korupsi) yang sedang berada didalam.

Pukul 12. 30 WITA
Masa Aksi bergerak masuk Kedalam Kantor DPRD Sulteng. Masa aksi kemudian disambut oleh beberapa anggota Legislatif yang salah satu diantaranya adalah alumni HMI. Tuntutan dan amanat mulai mereka sampaikan agar pihak DPR bersunguh – sungguh melakukan penyelesaian kasus Bank Century, serta kasus – kasus lainnya yang masih belum terselesaikan di tingkatan aparat hukum. Mereka juga meminta agar INDONESIA harus bersih dari Korupsi, tidak cukup hanya dengan berpidato. Dan Indonesia pun harus bersih dari rekayasa dan konspirasi pelemahan KPK dan lembaga penegak hukum.

negarawan kita

NEGARAWAN YANG BUKAN NEGARAWAN
Oleh; Iwan Ambo,ST
17 Juni 2009.

Ajang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden semakin dekat, dan bendera perang sudah dikibarkan, peluru Visi Misi masing – masing kandidat pun sudah dilemparkan ke tengah masyarakt. Jargon – jargon yang mengatas namakan kepentingan rakyat kecil semakin membahana ke seluruh penjuru nusantara. Tentunya harapan dari semua ini adalah demi meraih bendera keberpihakan rakyat Indonesia kepada mereka.
Membahas tentang keberpihakan rakyat kepada setiap kandidat, terbersit satu kegelisahan yang cukup menggangu saya. selain penguatan akar rumput yang tidak begitu maksimal, semakin terlihat pula kelemahan setiap kandidat dan unsur Tim suksenya tentang pola penguatan isu yang tidak terpola dan tidak terkontrol yang di lemparkan ke masyarakat pemilih di seluruh wil. NKRI.
Pola penguatan isu yang tidak terpola dan tidak terkontrol perlu untuk sama kita garis bawahi bersama. Mengapa point ini yang menjadi sentral dari sekelumit penulisan kegelisahan saya? Karena jika semuanya kita tidak dicerna begitu dalam dan ikut serta membuktikannya melalui data – data yang valid, persoalan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bangsa menuju proses pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya, serta juga cenderung akan berdampak terhadap “Mind Set” anak bangsa terhadap para pemimpinnya.
Pemimpin bangsa ini adalah mereka yang secara tidak langsung mendapat pengakuan dari rakyat sebagai seorang negarawan / negarawati. Sedangkan jika kita merujuk ke definisi Negarawan menurut istilah bahasa, bahwa negarawan/I adalah Orang atauSeseorang yang telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan dan kemajuan ideology, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan suatu negara melalui sumbangsih tanaga dan pemikiran tanpa pamrih.
Jika kita menghubungkan kalimat diatas dengan kondisi tiga pasangan negarawan kita yang sedang berkompetisi menuju kursi Presiden dan calon Presiden periode 2009 – 2014, maka apa yang saya sebut sebagai kegelisahan akan muncul dengan sendirinya. Tentunya factor yang paling mendasar adalah dengan ucapan – ucapan mereka di semua media cetak dan elektronik mengenai hal – hal yang pernah mereka berikan untuk Indonesia akhir – akhir ini disetiap forum diskusi. Saling mengklaim antara kebijakan satu dan kebijakan lain saat mereka pernah menjabat sebagai seorang yang berwenang mengeluarkan kebijakan di negeri ini. Tapi yang mengherankan itu hanya diakui dalam tahapan konteks kebijakan – kebijakan yang populis. Dan peran media disini cukup strategis untuk memperluas wacana tersebut. Program acara terus dirancang untuk memperuncing masalah tersebut. Dan kembali saya mengatakan alangkah rendahnya integritas ketiga pasangan negarawan kita ketika parameter mereka dalam memberi sesuatu untuk Indonesia tercinta ini didasari sebuah pengakuan besar dari rakyat. Dimana letak akal sehat mereka ketika kita kembali mengkaji definisi dari NEGARAWAN itu?. Rakyat Indonesia tidak bodoh, rakyat Indonesia tetap masih menyimpan memory yang sangat kuat tentang apa yang telah mereka berikan kepada Indonesia. Baik atau buruknya yang pernah mereka berikan, itu adalah sebuah kenyataan. Sebab jika harus merunut kebelakang lagi secara lebih spesifik bahwa dapat saya katakan bahwa rakyatlah yang meminta mereka meberi sesuatu yang berguna untuk Indonesia ini. Karena mereka adalah orang yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang mandat pemerintahan.
Dalam kesempatan ini saya ingin mengambil salah satu sample komunitas yang pernah memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya dalam membentuk NKRI ini. Sebut saja TENTARA VETERAN INDONESIA. Sekali lagi saya ingin mengatakan jika seandainya kelompok tentara veteran Indonesia diberikan kesempatan dalam forum untuk berdialog langsung tentang masalah integritas, loyalitas serta totalitas untuk kemajuan Indonesia ini, saya yakin wajah ketiga competitor kita akan merah karena malu. Mengapa hal itu berani saya katakan? Mari kita amati dengan bijaksana, bahwa veteran yang dalam tulisan ini saya sebut sebagai THE REAL NATION OF INDONESIA tidak pernah berteriak di media – media tentang berapa nyawa teman mereka yang hilang pada saat mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa ini. Mereka tidak pernah meminta suatu kedudukan yang eksklusif dinegara ini, mereka tidak pernah meminta pelayanan kesehatan gratis, mereka tidak pernah meminta taraf hidup mereka dan keturunannya diangkat, mereka adalah orang yang mengerti arti sebuah pengorbanan. Seandainya Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan R.A. Kartini masih hidup, betapa sedihnya mereka melihat keserakahan, kesombongan, ketamakan serta kekerdilan pola pikir generasinya dalam mengukur derajat keberadaan bangsa ini. Tidakkah mereka terharu akn syair puisi Chairil Anwar tentang KERAWANG BEKASI? ….” Kami tinggal tulang – tulang berserakan yang diliputi debu, kenang, kenanglah kami….dst
Sekecil atau sebesar apapun yang pernah mereka beri tidak patutlah itu menjadi tolak ukur keberhasilan mereka saat pernah terlibat dalam pemerintahan. Bukti yang sangat nyata adalah masih banyaknya saudara kita yang menanggung kemiskinan, pengganguran, serta gejolak social di tengah masyarakat karena ketidak seimbagan kebutuhan hidup. Pola pikir yang Terlalu premature jika perang pengakuan di media – media itu terus dilakukan demi meraih simpati masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi 8 juli 2009 nanti.
Sekali lagi saya mengajak rekan – rekan yang telah terjebak dalam persoalan ini, mari kita bercermin tentang arti sebuah Integritas, totalitas serta loyalitas. Jangan pernah kita berteriak tentang seberapa banyak yang telah kita berikan untuk Indonesia karena Indonesia tidak pernah berteriak seberapa banyak yang telah dia berikan untuk kita. Seandainya Indonesia mampu berteriak tentang berapa banyak yang dia beri, mungkin pengakuan para negarawan kita diatas tadi hanya seukuran biji jagung diantara jasa Indonesia yang sebenarnya.
semoga Integritas, totalitas serta loyalitas kita untuk Indonesia tetap terjaga sebagaimana mestinya……WASSALAM…..

deklarasi TIM PASOPATI SULTENG

DEKLARASI TIM RELAWAN
PASOPATI ( Prabowo Subianto Pilihan Hati )
PROPINSI SULAWESI TENGAH
OLEH : IWAN AMBO, ST



Hari : Selasa, 16 Juni 2009
Tempat : Sekretariat Tim Pasopati
Jl. Batu Merah Indah No. 4 Palu ( Rmh. Sdr. Herman Toding)
Jam : 16.00 – 18.00 Wita

Berdasarkan surat mandat yang ditujukan langsung kepada Sdr. Herman Toding Cs. (Surat Mandat telah lebih dahulu dilaporkan), maka pada hari, tempat dan waktu yang disebutkan diatas segenap pengurus Tim relawan PASOPATI Prop. Sulawesi Tengah mengadakan Deklarasi pengukuhannya untuk mengusung dan memenangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri – H. Prabowo Subianto dalam PEMILU Pilpres 8 Juli 2009, untuk periode 2009 – 2014.
Agenda Acara yang disusun pada saat itu sbb :
1.Pembukaan
2.Sambutan dari ketua Tim relawan PASOPATI Prop. Sulawesi Tengah
Yang dalam hal ini adalah Sdr. Herman Toding.
3.Penyerahan secara simbolis mandat pembentukan Tim relawan PASOPATI Wil. Kota Palu, oleh Sdr. Herman Toding kepada Sdr. Asse Sakke
4.Pemaparan Visi Misi Tim relawan PASOPATI
5.Tanya jawab
6.Penutup
Cat : Moderator : Ashari Arief, ST
Pemaparan Visi Misi Tim relawan PASOPATI disampaikan oleh Sdr. Herman Toding yang menyebutkan bahwa visi dan misi Tim relawan PASOPATI sama dengan visi misi dari Partai GERINDRA. Hal tersebuit diartikan bahwa Tim relawan PASOPATI siap mendukung segala kebijakan Politik dari Prabowo Subianto selaku Pembina dari Partai GERINDRA dan sekaligus orang yang ditokohkan dalam TIM PASOPATI, termasuk memperjuangkan berlakunya sistem ekonomi kerakyatan di bumi Indonesia ini.
Dalam kesempatan itu dijelaskan pula definisi ekonomi kerakyatan secara sederhana, yakni segala kebijakan ekonomi pemerintah yang memihak kepada rakyat menengah kebawah, termasuk mereduksi kebijakan ekonomi makro yang telah ada saat ini. Selain session tanya jawab yang melibatkan unsur Pers dan relawan, Sdr. Herman Toding juga memaparkan RENSTRA yang akan dilakukan Tim relawan PASOPATI Prop. Sulawesi Tengah dalam waktu dekat ini, termasuk segera membentuk Tim sampai pada tingkatan Dusun. Dia juga menyebutkan bahwa akan intens mengeluarkan pernyataan politis yang menguntungkan pasangan MEGA- PRABOWO di media. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat akan lebih mengetahui karakter, program, serta sejauh mana MEGA- PRABOWO memperjuangkan hak – hak rakyat kecil. Deklarasi tersebut ditutup dengan penyampaian Ketua DPD Partai GERINDRA DR. Ir. Alimuddin Paada, MS.
Jumlah Peserta
Jumlah peserta yang hadir : 75 Orang (Relawan yang termasuk Penggurus)
5 unsur Pers: Metro TV, TV One, Indosiar, TPI, Radar Sulteng, Info baru

hapeening art

Radar sulteng/Senin, 18 Mei 2009
Duka di Happening Art Bias 14

PALU - Suasana pagelaran seni tahunan Fakultas Teknik, Happening Art yang dihelat Sabtu (16/5), tidak seperti biasa. Jika pegelaran seni yang dihelar oleh Bias 14 itu pada tahun-tahun sebelumnya dalam suasana suka cita, maka Happening Art kali ini berselimut duka.
Rasa duka cita Bias 14 sangat terasa dari seluruh tampilan seni yang dihelat di Happening Art saat itu. Mulai dari gelaran puisi, performance band, hingga tari kontemporer. Bahkan di akhir pertunjukan tari kontemporer yang bercerita tentang kematian tersebut, sejumlah penonton terlihat menangis.
Ketua panitia pelaksana, Hery Kristianto mengaku suasana duka tersebut disebabkan oleh masih berkabungnya keluarga besar Bias 14. Di mana salah satu anggotanya bernama Odeht, meninggal dunia dalam kecelakaan, belum lama ini. Menurutnya pagelaran Happening Art kali ini khusus dipersembahkan untuk mendiang Odeht.
"Sesuai tema yang kami angkat yakni dari hari untukmu, maksudnya seluruh penampilan teman-teman saat ini didedikasikan bagi mendiang (Odeht, red)," jelas Hery.
Untuk mempertegas bahwa pagelaran Happening Art ditujukan untuk mengenang Odeht, panitia sengaja menampilkan serangkaian foto-foto pribadi Odhet. Terlihat juga visualisasi tetang Odeht diputar di sekitar tempat Happening Art berlangsung.(uq)

bambang teman saya

Ketua KPPS Tersangka
Date: Tuesday, April 21 @ 12:32:38 WIT
Topic: Berita

Diduga Lakukan
Penggelembungan Suara

CHANDRA PURNOMO–Tanjab Barat

Indikasi maraknya aksi kongkalikong oleh institusi pelaksana pemilu, dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK), dalam penghitungan suara pemilu lalu, ada benarnya. Kemarin (20/4), di Tanjab Barat, seorang ketua KPPS ditetapkan Polres Tanjab Barat sebagai tersangka karena diduga melakukan penggelembungan suara.

Ketua KPPS nakal itu bernama Zainuddin. Penetapan tersangka ketua KPPS 11 Desa Parit Deli, Kecamatan Kuala Betara, Tanjab Barat, itu diungkapkan Kapolres Tanjab Barat AKBP Dul Alim, malam tadi pukul 20.00 WIB. “Benar saat ini KPPS tersebut sudah kita tetapkan tersangka atas kasus penambahan surat suara di TPS-nya,” katanya via ponsel.

Dul Alim menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan karena Zainuddin terbukti melakukan penambahan surat suara dan telah mengakui perbuatannya. ”Perbuatan tersangka itu sangat fatal,” kata Dul Alim.

Sebelum diperiksa polisi sekitar pukul 15.30 WIB kemarin, Zainudin di kantor KPUD membantah melakukan penambahan data pada TPS yang ia ketuai. ”Sebenarnya angka tersebut karena penghitungan ganda dari partai dan caleg, sehingga jumlahnya lebih. Jumlah suara sebenarnya 156, menjadi 213,“ jelasnya.

Terpisah, kuasa hukum tersangka, Indra SH, via ponselnya malam tadi mengaku belum mengetahui kliennya telah ditetapkan menjadi tersangka. “Saya belum mengetahuinya. Saat ini saya masih mendampinginya. Dia (Zainuddin, red) menyangkal telah menambah jumlah suara di TPS-nya,” ucapnya.

Informasi yang diperoleh Jambi Independent menyebutkan, sebenarnya kasus penggelembungan suara yang diduga dilakukan Zainudin terungkap pada 12 April lalu. Ketika itu PPK melakukan penghitungan suara yang disetorkan KPPS. Saat rekapitulasi TPS 11 Desa Parit Deli, PPK menemukan perbedaan jumlah antara pemilih rekomendasi yang menggunakan hak pilih dan jumlah suara yang sah serta tidak sah.

Untuk memastikan jumlah suara sebenarnya, ketika itu dilakukan penghitungan ulang. Hasilnya, terdapat kekeliruan KPPS dalam menentukan suara sah dan tidak sah, yakni pemilih yang menconteng nama caleg dan lambang partai, dihitung dua kali. Namun itu bukan karena kesengajaan.

“Sebenarnya itu bukan disenjaga, dan KPPS tersebut juga tidak tahu,” kata Kasubag Hukum dan Humas Sekretariat KPUD Tanjab Barat, Ismunandar SH, kemarin. Dari kacamata KPUD, menurut dia, dalam kasus itu tidak ada unsur kesengajaan. Saat penghitungan di TPS 11, hadir sembilan saksi dari parpol.

Ismunandar menilai, terlalu jauh bila kasus itu merupakan indikasi penggelumbungan suara. Itu karena jumlah surat suara di dalam kotak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu 156. “Jadi tidak ada penggelumbungan di sini. Yang terjadi adalah kekeliruan dalam men-tally, yaitu dua kali untuk partai dan caleg,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Ismunandar, kasus itu telah diselesaikan karena sudah dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK disaksikan panwas kecamatan, saksi, dan telah dilakukan perbaikan. Anehnya, kata dia, panwas kecamatan masih melanjutkan kasus tersebut dengan melaporkannya ke Panwas Tanjab Barat serta diindikasikan sebagai pidana pemilu.

Dia sangat menyesalkan, karena dalam kasus itu Panwas melakukan penyitaan kotak suara yang salah itu tanpa memberitahukan ke KPUD. Belakangan diketahui, kasus itu sudah naik ke Gakkumdu Tanjab Barat. Ketua dan anggota KPPS diperiksa di Polres Tanjab Barat. Menurut anggota KPPS 11 Desa Parit Deli, mereka belum pernah sekali pun dimintai keterangan oleh panwas kecamatan dan Panwas Tanjab Barat. Ismunandar menilai, Panwas telah melanggar prosedur yang seharusnya dilewati dalam setiap penyelesaian kasus.

Sementara itu, Ketua Panwas Tanjab Barat, Sybli, saat dikonfirmasi via ponsel kemarin malam (20/4), tidak banyak berkomentar. “Tanyakan saja sama penyidik (polisi),” ujarnya.

Di Bungo, Pleno
Sempat Ricuh

Penghitungan suara lanjutan pada rapat pleno KPUD Bungo di Aula Hotel Swarna Bhumi malam tadi sempat ricuh. Keributan yang berlangsung sekitar 10 menit itu akibat ulah caleg Partai Hanura, Bambang, yang berusaha mengajukan interupsi saat rapat pleno digelar.

Saat bersamaan, caleg lain melakukan hal serupa. Dia menyatakan tidak puas terhadap pengumuman hasil penghitungan suara dari PPK yang disajikan KPUD Bungo melalui formulir DA1.

Ulah Bambang yang menyampaikan uneg-unegnya dengan cara berteriak itu menjadi pusat perhatian peserta rapat pleno. Beberapa peserta menduga, Bambang stres karena perolehan suaranya tidak sesuai harapan. Anggota polisi yang berjaga-jaga juga sigap untuk mengamankan situasi tersebut.

Bambang mengatakan, PPK Pelepat telah melakukan penggelembungan suara. Dengan emosi dia terus mengungkapkan kekesalannya. “Saya melihat sendiri, kertas suara sah dibuang ke tong sampah. Mengapa seperti itu kerja petugas PPK?” ujarnya. “Saya bukannya caleg stres yang kalah dari penghitungan suara, tapi saya hanya ingin agar kecurangan yang saya temui ini dapat ditindaklanjuti,” katanya lagi.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menunjukkan lembar kertas penghitungan suara dan surat suara sah yang dia sebut sebagai suara sah yang dibuang ke tong sampah oleh petugas PPK Pelepat. Keributan yang berlangsung sekitar 10 menit itu tidak digubris KPUD.

Ketua KPUD Bungo Subhan Mahmud tetap meneruskan rapat pleno. Di sela-sela itu, ia menyampaikan UU Pemilu mengenai penghitungan suara. Intinya, menurut Subhan, sanggahan ataupun interupsi yang disampaikan saksi ataupun caleg atau peserta rapat pleno adalah yang berhubungan dengan UU Pemilu yang telah ditetapkan.

Saat menanggapi interupsi dari Bambang serta satu rekannya, Subhan menyatakan masalah yang dihadapi seharusnya disampaikan dulu ke PPK. KPUD Bungo hanya menerima rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

Bambang kemudian meninggalkan rapat pleno. Di luar, Bambang bersama rekannya yang juga merasa tidak terima atas pengumuman rapat pleno, terlihat terus menyampaikan ketidakpuasan. Hal tersebut menarik perhatian peserta rapat pleno hingga berhamburan keluar.(dwy)

konserku

Senin, 8 Januari 2007
Iwan Ambo Puaskan Penonton

ALUNAN lagu yang dilantunkan Iwan Ambo dalam launching album yang bertajuk Bahasa Malam, mampu memuaskan ribuan penontonnya. Aksi performance yang memukau ini berlangsung tadi malam di open stage Taman Ria. Sejak pukul 20.00 Wita, 13 lagu ciptaannya dinyanyikan berturut turat.

Meski tiap lantunan sair lagu yang dibawakan putra Palu ini belum terlalu favorit di telinga penontonnya, namun konser ini berhasil menarik perhatian penonton yang mayoritas ABG dan memadati tempat dihelatnya konser. Counter penjualan kaset/CD yang disiapkan organizer, juga tampak ramai dikunjungi.

Selain menyanyikan 10 lagu terdahulunya yang sebelumnya pernah di luncurkan dalam bentuk CD, Iwan juga menyanyikan tiga tembang barunya, Misteri Cinta, Dia dan Kekurangan. Bahkan beberapa penonton tampak hanyut dengan bergoyang saat tembang berjudul Tak Terjamah Akal dilantunkan.

Iwan Ambo yang masih terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tadulako ini, usai pentas mengaku puas atas apresiasi penonton terhadap karyanya. Dikatakannya, untuk mengarap tiga tembang barunya, dibutuhkan waktu kurang lebih dua bulan termasuk arrangements musik. Dalam proses penggarapan album ini, menggunakan studio lokal sebagai tempat rekaman. "Semoga album dalam bentuk kaset pita ini, dapat menambah khasanah karya seni khususnya dalam kategori musik.(muz)

pamong praja algojo pemda

Catatan Kecilku, 12 Mey 2009 / Iwan Ambo

Pamong Praja eksekusi tukang bakso surabaya

Arogansi Pihak Polisi Pamong Praja (11/05) kembali terjadi lagi. Kali ini pedagang kecil yang berada dikota Surabaya yang menanggung akibatnya. Peristiwa bermula dari penertiban kelompok pedagang kaki lima dikawasan terlarang kota Surabaya. Salah seorang ibu muda beserta anaknya masih balita menjadi korban dari penertiban tersebut. Salah seorang saksi mata mengatakan bahwa truck yang menganggkut anggota Pamong Praja melaju dan langsung menabrak sebuah gerobak bakso yang berada di tepi jalan yang di dalamnya terdapat seorang balita. Karena ketakutan, seorang ibu muda pemilik gerobak tersebut berusaha kabur menggendong anaknya yang telah terkena siraman air panas dari dalam sebuah belanga gerobak, Namun tertahan karena rambutnya sempat dijambak oleh seorang oknum anggota pamong praja. Akibat dari insiden tersebut bocah kecil tak berdosa yang bernama Siti Hairoh itu menderita luka bakar yang cukup parah. Menurut keterangan dari pihak Rumah Sakit bahwa balita tersebut menderita luka bakar dengan persentase 67 % dan saat ini masih dalam kondisi sangat kritis. Meskipun akhirnya pihak Polisi Pamong Praja yang diwakili ketua Sat. POL PP Utomo menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan rumah sakit korban karena kelalaian dari anggotanya. Jika ini disebut “Bentuk Kelalain” bagaimana pula bentuk Arogansi versi Pol PP? Atau bukan berarti ini dianggap sebuah kecelakaaan yang harus dilupakan begitu saja dan tidak perlu diperdebatkan. Perlu di catat Ini adalah bagian dari sejarah Indonesia yang semakin melupakan kodrat kebangkitannya.

Sebagai warga Negara Indonesia, saya begitu prihatin, sedih, Jengkel, dan kecewa menyaksikan berita tersebut melalui siaran sebuah televisi swasta. Inikah bentuk dan model aparat yang diharapkan Masyarakat? Tentunya bukan hanya saya yang berkata tidak, namun mungkin hampir seluruh orang Indonesia yang memiliki hati nurani juga menolak aparat – aparat pemerintah yang di desain seperti layakanya robot bernyawa. Bukan hanya kali ini mereka melakukan penertiban dengan cara – cara brutal, tapi sudah cukup banyak jika ingin dicatat.

Setiap kali saya menyaksikan penertiban pedagang kaki lima oleh Polisi Pamong Praja melalui TV dapat dipastikan selalu terjadi benturan fisik antara kedua belah pihak, dan naifnya hal tersebut juga selalu melibatkan aparat kepolisian sebagai pasukan pengaman. Lalu jika Aparat kepolisian berperan sebagai pihak yang mengamankan setiap bentrokan fisik, bagaimana dengan peran Polisi Pamong Praja? Apakah mereka berperan sebagai algojo untuk orang – orang miskin? Padahal jika ingin ditelusuri lebih dalam mereka juga adalah bagian dari kaum miskin Kota. Ada pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiran saya tentang pola rekrutmen dan pendidikan Para pasukan Algojo Pemerintah Daerah ini. Jika dalam hal ini mereka mengaku sebagai bagian dari aparat Pemerintah Daerah, tentunya harus lebih mengedepankan pola pendekatan persuasive pada setiap operasi – opersainya. Meskipun memang harus diakui hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanan tugas, tapi pola seperti itu tetap tidak dibenarkan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia yang saat ini sangat menjunjung Nilai – nilai HAM seperti tertuang dalam beberapa pasal Amandemen terakhir UUD 1945.

Jika harus kita harus membandingkan, sangat bijaksana kalo mata kita tertuju pada Aparat TNI dan POLRI yang sedang bertugas di garis terdepan bangsa sebagai salah satu kelompok yang dibentuk untuk melindungi Negara dan Rakyat Indonesia. Idealnya kini mereka begitu berupaya meraih simpati masyrakat karena merasa bagian dari masyrakat Indonesia itu sendiri. Pola rekrutmen dan pendididkan mereka juga begitu ketat, keras, disiplin, dan totalitas serta loyalitas mereka tak perlu diragukan lagi. Tapi toh mereka mampu mengendepankan Pendekatan persuasive demi menghindari sesuatu yang akan merugikan masyarakat. Lalu bagaimana dengan POL PP kita? Apakah pola pendidikan dan rekrutmen mereka lebih sulit dibandingkan dengan TNI dan POLRI? Apakah Tingkat Loyalitas dan kedisiplinannya Dianggap melebihi Aparat – Aparat pemerintah lainnya? Jika memang hal tersebut benar? Saya menyarankan agar ada mutasi JOB antara TNI dan POL PP. TNI kita tugaskan didalam Kota karena mampu meraih simpati Masyarakat, dan POL PP kita tempatkan Di garis batas Negara misalnya Di Ambalat, Papua, atau Di Aceh, mungkin hal ini lebih singkron dengan karakter keras dan kasar POL PP…

Jika memang ini tidak mungkin terjadi, saya mengharapkan kepada Pihak POL PP diseluruh Indonesia, mari bercermin dengan hati nurani. Anda semua adalah milik rakyat, gaji dan seragam anda hasil dari pajak rakyat. Jangan sampai anggapan masyarakat yang menyebut bahwa anda sekalian adalah “ Kelompok Preman Yang Diseragamkan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menghakimi Para Kaum Jelata”, dibina karena dulunya sering membuat onar di wilayah tempat tinggal anda.

……WASPADAI PENGADILAN RAKYAT…..